JK "Telanjangi" SBY
Kali ini ayaS hanya ingin memberikan pendapat mengenai kampanyenya para Capres & Cawapres terutama kampanyenya 2 orang Capres yang masih berkuasa dalam pemerintahan saat ini atau yang populer disebut dengan incumbent, siapa lagi kalo buka SBY-JK. Keduanya sangat santer sekali dalam tiap-tiap kampanyenya men-klaim kesuksesan mereka dalam pemerintahan saat ini. Terutama JK, memang public telah mengetahui bahwa JK lebih berperan aktif dalam dinamika kehidupan roda pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu.
Yang ingin ayaS tanggapi kali ini adalah mengenai kampanye dialogis JK di Aceh, NAD. Sebagiama sobat ketahui dari berbagai media baik televisi maupun koran/tabloid juga tidak ketinggalan berbagai situs yang meliput kegiatan kampanye dialogis JK di NAD. Dalam kampanye dialogis tersebut memang jelas JK menelanjangi SBY dan Tim sukses kampanyenya SBY pun bereaksi keras memprotes berbagai penyatan dan klaim JK saat itu.
Di hadapan para pendukungnya saat itu, JK mengatakan bahwa penandatanganan komitmen perdamaian Aceh di Helsinski dilakukan oleh wakil presiden. Berikut kurang lebihnya petikan pernyatan JK dari berbagai sumber:
"Coba periksa, tidak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki itu. Saya pernah minta untuk ditandatangani soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau. Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko setelah 10 kali membacakan Surat Yassin bersama istri saya," ungkapnya.
Kemudian, Kalla juga menyatakan soal presiden yang disebutnya hanya manggut-manggut saat dilapori soal perkembangan perundingan damai Aceh. "Semua yang saya lakukan terkait perundingan damai Aceh itu, sepengetahuan Presiden. Dan, itu saya laporkan. Waktu saya laporkan, beliau biasanya manggut-manggut. Pemimpin itu cukup mengangguk-angguk saja. Presiden kita bagus karena tidak pernah menolak, meskipun juga tidak pernah memberikan pengarahan (soal perundingan)."
Kalla selanjutnya juga menceritakan peranan SBY di kala pemberlakuan Darurat Sipil di Aceh. Sebaliknya, ia juga seperti mengklarifikasi siapa yang menandatangani Darurat Sipil di Aceh pada waktu itu. "Bukan kami (yang keluarkan). Kami waktu itu Menko Kesra. Ada teman saya yang meneken darurat sipil waktu itu. Kalau Pak Wiranto (pasangannya sebagai cawapres), justru yang mencabut Daerah Operasi Militer (DOM), dan minta maaf atas Aceh," lanjut Kalla.
Pada bagian lain, Kalla juga menyinggung tentang hadiah nobel yang diharapkan seseorang terkait dengan perundingan damai di Aceh. "Hadiah yang tertinggi dari perundingan damai itu adalah yang datang dari Allah SWT. Bukan nobel. Tidak tahu, kalau ada orang yang mengharapkan hadiah nobel itu."
Jelas pernyataan JK tersebut mengundang reaksi protes dari tim sukses SBY. Dan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Sukses Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menganggap pernyataan Kalla saat melakukan kampanye dialogis di hadapan sekitar seribu orang pendukungnya di Aceh pada Sabtu lalu tidak etis, melanggar etika bernegara.
Bara menganggap bahwa pernyataan JK di atas seolah meniadakan peranan presiden sama sekali. Padahal, menurut Bara, perdamaian Aceh adalah keberhasilan pemerintah dan SBY selaku kepala pemerintahan juga ada peranan di sana.
"Statement Kalla seakan-akan mengindikasikan bahwa tidak ada sama sekali peran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perdamaian Aceh," menurut Bara.
Bara mengaku bisa menerima jika Kalla mengklaim bahwa yang melakukan negosiasi antara pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan Pemerintah RI adalah dirinya. "Tapi dalam hal perdamaiannya, itu merupakan kebijakan pemerintah. Dan presiden sebagai kepala pemerintahan tetap yang paling bertanggung jawab," kata Bara.
Pendapat ayaS dan yang membuat ayaS bingung adalah mengapa si Bara dan tim sukses SBY harus kebakaran jenggot bereaksi memprotes terhadap statement JK di atas. Kalo menurut ayaS sebagai warga negara yang awam politik pernyataan JK tersebut bukannya tanpa bukti, dan memang realita bangsa ini mengenai perdamaian aceh seperti itu, ini pendapat ayaS loh. Lagi pula pernyataan JK itu kan disampaikannya di hadapan pubilcnya yang juga notabene warga/masyarakat aceh kalo perkataanya dirasa sangat tidak sesuai sudah barang tentu akan langsung mendapat reaksi penolakan dari masyarakat aceh tentunya, salah ga sih ayaS...?
AyaS pun setuju dengan pendapatnya pak Rocky Gerung seorang pakar filsafat politik UI, yang dikutip di INILAH dot com, yang mengatakan bahwa pernyataan JK itu adalah dengan kapasitasnya sebagai CAPRES bukan WAPRES maka secara proporsional posisi JK dan SBY adalah sama/setara sebagai CAPRES.
Seharusnya Bara Hasibuan mengkoreksi kembali mengenai pernyataannya soal kampanye JK di NAD. Bukan bermaksud membela JK namun yang diributkan adalah soal perdamaian RI dengan GAM yang sudah menjadi fakta internasional dimana semuanya itu telah terangkum dalam dokumen dan tercatat oleh pubik mengenai peranan SBY-JK kala itu, dimana memang secara nyata JK lebih berperan aktif di dalam menjalankan proses perdamaian di Aceh.
Lagi pula bukannya saat ini pemerintahan kita telah demisioner. Yang artinya saat ini sudah tidak ada lagi yang memerintah, ayaS pikir seharusnya Bara mengetahui akan kenyataan politik saat ini, ayaS ajah yang awam politik sedikitnya mengetahui.
Smoga apa yang menjadi pendapat ayaS ini dapat diterima oleh sobat blog. Karena ayaS hanya ingin masyarakat negeri ini sedikit peduli dan membuka mata lalu mau belajar seperti ayaS alah mule nglantur lagi... tapi ya begitulah keinginan ayaS. Smoga ini dapat dijadikan referensi masyarakat negeri ini sebelum menentukan pilihannya pada pilpres 8 Juli mendatang.
SMOGA INDONESIA DAPAT LEBIH MAJU LAGI MANDIRI DENGAN KEKUATANNYA SENDIRI... AMIN.
Jangan lupa ikuti polling CAPRES - CAWAPRES pada blog ini.
Bacaan Terkait:
